Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia

1.    Tahun 1945-1949

6 Agustus 1945: Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat.

7 Agustus 1945: BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

9 Agustus 1945: Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

10 Agustus 1945: Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang.

12 Agustus 1945: Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari.

14 Agustus 1945: Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

15 Agustus 1945: Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

16 Agustus 1945: Gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi: Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. Ditunjuk Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD’45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut:
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45. Wakil2 bangsa Indonesia.

18 Agustus 1945: Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

23 Agustus 1945: BKR (Badan Keamanan Rakyat), kekuatan militer pertama di Indonesia, milau dibentuk dan beranggotakan mantan anggota Peta dan Heiho.

29 Agustus 1945: Mulai diterapkan konstitusi yang sebelumnya telah disusun oleh PPKI, konstitusi ini bernama UUD 45. Soekarno diangkat sebagai Presiden, Hatta sebagai wakil presiden. PPKI diubah menjadi KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat).

25 dan 27 November 1945: Pesawat-pesawat Sekutu (yang didalamnya terdapat pasukan Belanda) membom Yogyakarta yang menimbulkan benyak korban jiwa dan menghancurkan gedung-gedung, seperti Balai Mataram dan Sonobudoyo.

1 Oktober 1945: Pemerintah Belanda mengumumkan tidak mengenal Republik Indonesia.

5 Oktober 1945: Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat  tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

9 November 1945: Soekarno meminta Sjahrir untuk membentuk Kabinet. Sementara itu, Inggris mendarat di Surabaya.

10 November 1945: Rakyat Indonesia melakukan pertahanan atas serangan Inggris di  Surabaya. Pertempuran berlangsung selam tiga minggu. Tanggal 10 November kemudian ditetapkan sebagai hari pahlawan.

12 November 1945: Sudirman menjadi pemimpin tentara.

14 November 1945: Sjahrir ditetapkan sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia.

12-15 December 1945: Terjadi pertempuran mempertahankan kemerdekaan di  Ambarawa.

15 Desember 1945: Soedirman ditetapkan sebagai Panglima Besar tentara.

3 Januari 1946: Partai PNI kembali berdiri.

4 Januari 1946: Ibukota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Perpindahan ini hanya sementara, sebagai respons atas situasi yang begitu genting di Jakarta.

16-22 Juni 1946: Van Mook mengadakan konferensi Malino dengan tujuan pembentukan Negara Indonesia Serikat dibawah naungan Kerajaan Belanda. Setelah Malino, konferensi dilanjutkan di Pangkal Pinang dan Denpasar pada bulan Oktober dan Desember tahun yang sama. Konferensi di Denpasar inilah yang menghasilkan negara bagian bentukan Belanda pertama, yaitu, Negara Indonesia Timur (NIT).

September 1946: Perundingan antara pemerintahan Sjahrir dengan Belanda di Linggajati.

29 November 1946: Tentara terakhir Inggris meninggalkan Indonesia.

November 1946-Maret 1947: Perjanjian Linggajati, Isinya Belanda mengakui Republik Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatra and Madura. Kedua pihak setuju dengan bentuk Republik Indonesia Serikat dan pemerintah RIS akan tetap bekerjasama dengan pemerintah Belanda untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda.

25 Maret 1947: Pemerintah Belanda akhirnya meratifikasi penjanjian Linggajati.

21 Juli 1947: Belanda melancarkan Akmi Militer I. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati dan perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1946.

8 December 1947: Belanda dan Indonesia bertemu di atas kapal U.S.S. Renville.

1948: Di Jawa Barat, Kartosuwirjo memproklamasikan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia, atau dikenal dengan nama “Darul Islam”.

8 Juli 1948: Wakil dari 13 negara bagian bentukan Belanda bertemu di Bandung, untuk memulai proses pendirian United States of Indonesia.

18 September 1948: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun. Pemberontakan ini terjadi di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah RI akibat politik pecah-belah Belanda

19 Desember 1948: Belanda melancarkan Aksi Militer II. Pada waktu Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer Belanda II tersebut, Sumatera Barat ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara.

1 Maret 1949: Serangan umum 1 Maret di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Gerilya menguasai Yogyakarta selama 6 jam.

2.    Tahun 1949-1950

1 Maret 1949. Serangan Umum terhadap kota Yogya yang dikuasai Belanda.
7 Mei 1949. Persetujuan Roem Royen. Antara RI dipimpin oleh Mr Mohd Roem dan Belanda dketuai oleh Dr. van Royen.

29 Juni 1949. TNI masuk kota Yogya.

6 Juli 1949. Presiden dan Wapres kembali ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota ini, maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kembali ke Yogyakarta dari Bangka.
10 Juli 1949. Panglima Besar Soedirman kembali ke Yogyakarta.
13 Juli 1949. Pemerintahan Darurat RI di Sumatera Mengembalikan Mandat kepada Pemerintah Pusat di Yogyakarta.

19- 22 Juli 1949. Konferensi Inter – Indonesia di Yogyakarta.

23 Agustus 1949. Konferensi Meja Bundar di Den Hag, Belanda.. 

14 November 1949. di Solo diadakan serah terima kekuasan militer Belanda kepada Letkol Slamet Rijadi selaku wakil TNI.

14 Desember 1949. Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

15 Desember 1949. Pemilihan Presiden RIS.

17 Desember 1949. Pelantikan Ir Soekarno sebagai Presiden RIS.

27 Desember 1949. Mr Asaat sebagai Ketua KNIP diangkat oleh Presiden RIS Ir Soekarno sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.
27 Desember 1949. Upacara Penandatangan Naskah Pengakuan Kedaulatan dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan yaitu di Yogyakarta, Indonesia oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Pemerintah Kerajaan Belanda. Di Belanda, di ruang takhta Kerajaan Belanda, Ratu Juliana, PM Dr Willem Drees, dan Ketua Delegasi Indonesia Drs Mohd. Hatta.

28 Desember 1949. Presiden Soekarno kembali ke Jakarta.

3.    Tahun 1950-1959

17 Agustus 1950: Republik Indonesia kembali berdiri. Sebelumnya, banyak negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI.

1951: Garuda Pancasila menjadi lambing negara RI. Di Maluku, terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

3 Juni 1953: Wilopo mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri.

1 August 1953: Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri..

20 September 1953: Daud Beureu’eh mendeklarasikan pemberontakan di Aceh melawan pemerintah pusat. Dia memiliki hubungan dengan Darul Islam di Jawa Barat.

1955: Pemilihan umum pertama multipartai untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Sebanyak 39 juta pemilih memberikan suaranya.

April 1955: Di Bandung berlangsung Konferensi Asia Afrika (KAA), dihadiri oleh 24 negara. Termasuk yang hadir adalah Chou En-Lai, Nehru dan Nasser.

1957: Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi  Jambi, Riau, dan Sumatra Barat.

1 December 1956: Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Setelah itu tidak ada lagi wakil presiden sampai 1973.

21 Februari 1957: Sukarno secara formal mengajukan sistem “demokrasi terpimpin” dalam suatu pidato.

15 Februari 1958: Di Padang lahir gerakan separatis bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah pusat melancarkan operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Achmad Yani. Sebelum akhir tahun, seluruh wilayah Sumatera Barat telah terbebas dari pengaruh gerakan pemberontakan tersebut.

4.    Tahun 1959-1965

1959: Dekrit Presiden 5 Juli 1959, era demokrasi terpimpin dimulai.

1960: Sukarno mulai menggunakan slogan: “Nasakom”, untuk Nasionalisme, Agama, Komunisme.

17 August 1960: Partai Masyumi and PSI dibekukan. Di hari yang sama, Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan Netherland karena masalah Irian Barat.

1963: Penyatuan Irian Jaya ke Indonesia.

14 Februari 1963: Sukarno mempublikasikan bahwa Indonesia menentang pembentukan Malaysia.

Mei 1963: Indonesia, Malaysia, Philippina memulai pembicaraan mengenai masa depan wilayah yang dipermasalahkan, termasuk  Sabah, dan kemungkinan konfederasi  “Maphilindo”.

23 September 1963: Sukarno mendeklarasikan slogan “ganyang Malaysia”.

13 Februari 1964: Lampung menjadi provinsi. Dalam bulan yang sama, Sulawesi tengah memisahkan diri dari Sulawesi Utara dan menjadi provinsi sendiri. Sulawesi Tenggara terpisah dari Sulawesi Selatan dan menjadi provinsi sendiri.

7 Januari 1965: Indonesia keluar dari PBB (efektif 1 Maret), merupakan protes atas pengakuan terhadap Malaysia.

Juli 1965: Dua ribu pendukung PKI mendapat pelatihan  militer dari angkatan udara di dekat bandara  Halim, Jakarta.

23 September 1965: Soekarno mendeklarasikan pembubaran partai Murba.

25 September 1965: Soekarno berbicara bahwa Indonesia telah masuk dalam “phase kedua revolusi”, yang merupakan “implementasi sosialisme”.

30 September 1965: Gerakan 30 September. PKI dituduh sebagai pelaku gerakan.

1 November 1965: Kopkamtib terbentuk dengan Soeharto sebagai pemimpin.

December 1965: Sedikitnya sepuluh ribu pendukung PKI ditahan, ribuan lainnya terbunuh. Sentimen anti-Communis merebak dimana-mana.

5.    Tahun 1966-1998

1966: Soeharto menerima supersemar yang diartikan sebagai menerima kekuasan dari Soekarno. Namun, dokumen Supersemar itu sendiri tidak ketahuan rimbanya.

1966: Pelarangan PKI

September 1966: Indonesia kembali bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

December 1966: Bulog (Badan Urusan Logistik) didirikan untuk menangani beras nasional.

1967: Pelantikan presiden RI kedua (pejabat sementara), Soeharto.

1969: Konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) mulai dijalankan.

Juli 1969: Penjara pulau Buru (Maluku) dibuka. Kemudian menjadi tempat menghukum anggota PKI.

21 Juni 1970: Sukarno meninggal dunia di Bogor.

1971: Pemilihan umum kedua setelah merdeka. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955. Dalam era Orde Baru, pemilu kali ini merupakan pemilu pertama. Golkar memenangkan pemilu pertama Orde Baru ini.

5 Januari 1973: Pemerintah melakukan penyatuan partai-partai politik. Nahdatul Ulama, Parmusi dan beberapa partai Islam lainnya digabung ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan. Murba, PNI, dan partai-partai Kristen digabung ke dalam PDI.

Maret 1973: Soeharto terpilih sebagai presiden RI untuk kedua kalinya.. Sultan Hamengkubuwono IX terpilih sebagai wakil presiden.

1974: Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Dalam tahun yang sama, presiden Soeharto mencetuskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), kemudian menjadi ketetapan MPR pada tahun 1978.

1975: Pasukan RI masuk ke Timor-Timur.

1976: Penggabungan Timor Timur. Di Bandung berdiri Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Dr. B. J. Habibie menjadi Presiden Direktur perusahaan pembuat pesawat terbang tersebut.. Selain itu, Satelit Palapa A1 mengorbit bumi di 108 derajat Bujur Timur.

1977: Pemilihan umum ketiga. Golkar menang lagi.

18 Januari 1978: Mahasiswa ITB mengumumkan Buku Putih berisi tulisan yang mengkritisi pemerintah dan tuntutan agar Soeharto diganti. Dalam acara itu, Dharsono angkat bicara dan mengatakan bahwa militer seharusnya lebih responsive terhadap kehendak masyarakat

February 1978: Tentara menduduki kampus ITB. Pemimpin mahasiswa ditangkap di Bandung, Yogya, Surabaya, Jakarta, and Medan. Buku putih dilarang.

22 Maret 1978: Soeharto terpilih sebagai presiden RI untuk yang ketiga kalinya. Adam Malik terpilih sebagai wakil presiden. .

1978: Penataran P4 mulai dilakukan di sekolah-sekolah, perusahaan, dan kantor pemerintah.

Februari 1980: Program ABRI Masuk Desa (AMD) mulai dilaksanakan.

13 Mei 1980: Petisi Limapuluh dideklarasikan.  Kelompok yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh  Nasution, Prawiranegara, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan perdana menteri Natsir ini mengkritisi langkah-langkah presiden Soeharto dalam memerintah.

1982: Pemilihan umum keempat. Golkar menang lagi dalam pemilu.

Maret 1983: Soeharto terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya. Umar Wirahadikusumah terpilih sebagai wakil presiden.

1984: Semua Organisasi di Indonesia mulai diwajibkan menganut asa tunggal Pancasila.

12 September 1984: Terjadi peristiwa kerusuhan Tanjung Priok. Demonstrasi ini menuntut dibebaskannya activis yang ditahan oleh tentara. Sedikitnya 63 orang terbunuh.

10 Desember 1987: Pelajar Islam Indonesia dibekukan karena sikapnya yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai asas.

1987: Pemilihan umum kelima. Golkar menang lagi.

10 Maret 1988: Soeharto terpilih sebagai presiden untuk kelima kalinya. Sudharmono terpilih sebagai wakil presiden.

1992: Pemilihan umum keenam. Golkar menang lagi.

Maret 1993: Soeharto terpilih lagi sebagai presiden RI untuk keenam kalinya. Try Sutrisno terpilih sebagai wakil presiden.

1994: Pertemuan para pemimpin negara APEC di Bogor, mendeklarasikan perdagangan bebas mulai 2002.

27 Juli 1996: Kerusuhan 27 Juli di Jakarta.

1997: Pemilihan umum ketujuh. Golkar lagi-lagi menang.

Juli 1997: Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sebelumnya diawali dengan krisis moneter.

Maret 1998: Soeharto terpilih kembali untuk yang ketujuh kalinya sebagai presiden. Habibie terpilih sebagai wakil presiden.

12 Mei 1998: Tragedi Trisakti, empat mahasiwa terbunuh.

13-15 Mei 1998: Kerusuhan meletus di Jakarta dan Solo dengan sasaran suku Tionghoa.

12-21 Mei 1998: Terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Para demonstran menduduki gedung DPR/MPR dengan tuntutan reformasi politik dan ekonomi, penurunan Soeharto dari kursi presiden, dan hapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

18 Mei 1998: Para pemimpin DPR menyarankan presiden untuk mundur. Sementara itu presiden Soeharto berupaya untuk mengakomodasi perkembangan aspirasi masyarakat dengan melakukan reformasi kabinet, namun tidak berhasil, beberapa menteri bahkan mengajukan pengunduran diri.

21 Mei 1998: Presiden Soeharto mundur tepat jam 9.00 pagi. Wakil presiden Bacharuddin Jusuf Habibie secara otomatis menjadi pengganti kursi yang kosong tersebut.

22 Mei 1998: Habibie membentuk kabinet reformasi pembangunan.

6.    Tahun 1998-sekarang

10 November 1998: Atas peran gerakan mahasiswa, para tokoh reformis Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan tokoh-tokoh lainnya berhasil dipertemukan di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dialog tersebut membuahkan “Deklarasi Ciganjur” yang isinyanya antara lain mengimbau semua pihak agar tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, mendorong pengusutan KKN, serta diselenggarakannya pemilihan umum.

1999: Timor-Timur merdeka lewat referendum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

7 Juni 1999: Pemilihan umum kedelapan. Pemilu ini dinilai sebagai pemilu yang demokratis sejak pemilu 1955. Partai yang menempati lima besar perolehan suara adalah PDI-Perjuangan, Golkar,  PPP,  PKB,  PAN.

19 Oktober 1999: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menolak pidato pertanggungjawaban Habibie.

20 Oktober 1999: KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ke empat. Wahid mendapat 373 suara, sementara Megawati mendapat 313 suara.

21 Oktober 1999: Megawati Sukarnoputri terpilih sebagai wakil presiden.

21 November 2000: Provinsi Bangka-Belitung terbentuk dan merupakan pecahan dari Sumatera Selatan.

6 Oktober 2000: Provinsi Banten terbentuk dan merupakan pecahan dari Jawa Barat, ibukotanya Serang.

5 Desember 2000: Provinsi Gorontalo terbentuk dan merupakan pecahan dari Sulawesi Utara.

19 Juli 2001: MPR meloloskan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh.

23 Juli 2001: MPR, melalui voting 591 banding 0, memutuskan untuk menurunkan KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden RI kelima. Hamzah Haz menjadi wakil presiden.

16 Januari 2002: Dilatarbelakangi keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara Indonesia yang dinilai sudah berada dalam kerusakan yang menyeluruh, beberapa tokoh agama yang diantaranya adalah Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif, Ketua KWI Julius Kardinal Darmaatmadja, Ketua Umum PGI Pdt Natan Setiabudi, tokoh agama Hindu Ketut Wirdhana dan Ibu Gedong, serta tokoh agama Konghucu Haksu Tjhie Tjay Ing mengadakan pertemuan untuk mendorong gerakan moral. Mereka sepakat untuk melakukan gerakan moral dengan agenda utama: bagaimana mengatasi kelompok-kelompok dalam agama masing-masing yang “kebablasan” dalam menjalankan agamanya.

5 April 2004: Pemilu untuk memilih anggota DPR,DPD, dan DPRD.

20 Oktober 2004: Pelantikan dan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam pemilu 2004 ini, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung  presiden dan wakil presiden.

Sumber:

-          http://praditarachman.blogspot.com/2013/04/kronologi-perjuangan-bangsa-indonesia.html